Batas Saham Bursa Kripto Picu Debat Konstitusional dan Hak Properti

Rencana pemerintah dan partai berkuasa Korea Selatan untuk melegalkan pembatasan kepemilikan saham pemegang saham utama di bursa kripto menjadi pusat kontroversi dalam Digital Asset Basic Act. Pada Konferensi Akademik Musim Semi 2026 Asosiasi Hukum Bisnis, para ahli menyatakan bahwa aturan tersebut, meski bertujuan meningkatkan kesehatan pasar aset digital, dapat melanggar hak properti pemegang saham utama. Mereka menilai uji kelayakan dan penguatan pengendalian internal sudah dapat mencukupi, dibanding membatasi langsung kepemilikan saham. Seiring proses legislasi berjalan, perdebatan tentang potensi inkonstitusionalitas dan efektivitas regulasi diperkirakan berlanjut. Sumber: mk.co.kr